Anggota Komisi IX DPR Republik Indonesia (RI), Nurhadi dari Partai NasDem mengandeng BPOM melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pengawasan keamanan pangan di sarana peredaran pangan olahan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Kota Kediri, Jumat (3/3/2023). Foto : A Rudy Hertanto
“Saya bersama dengan Badan POM (BPOM) Republik Indonesia selaku badan pengawas obat dan makanan yang merupakan mitra dari Komisi 9 DPR RI, saya ajak untuk melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi di wilayah Kota Kediri,” kata Nurhadi seusai acara yang digelar di Gedung Nasional Indonesia (GNI) di lingkungan Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
Menurut Nurhadi, potensi yang dimiliki Kota Kediri cukup luar biasa, sebab hampir mencapai 300 ribu penduduknya, sekitar 20 ribu adalah pelaku UMKM.
“Jadi ini penting keberadaan para pelaku UMKM ini kita backup bersama, mungkin Pemerintah Kota Kediri sudah lakukan, nah Badan POM dari sisi perijinan itu mengawal,” terang Nurhadi.
“Karena apa? Ini UMKM itu mau nggak mau kita dorong harus naik kelas ya. Naik kelas itu apa? Ya naik kelas dari berbagai sisi, kualitas produknya ya, kemudian juga dari peningkatan cara pemasaran,” tutur Nurhadi.
Lebih lanjut Nurhadi mengungkapkan, dari perwakilan Badan POM yang hadir pada KIE ini, termasuk kantor perwakilannya yakni Loka POM Kediri, sebelumnya telah melakukan sidak ke sejumlah tempat peredaran atau penjualan produk pangan olahan, hasilnya ada temuan.
“Jadi ada beberapa produk-produk UMKM ini yang kualitasnya itu diragukan, satu izin BPOM nggak ada bahkan ijin PIRTnya juga nggak ada kemudian tanggal kadaluarsanya juga ada yang ada, ada yang double dan lain-lain, tapi menurut dari perwakilan BPOM yang hadir potensi UMKM khususnya di bidang olahan pangan, Kediri ini luar biasa,” jelas Nurhadi.
Terlaksananya KIE ini Nurhadi menegaskan, “Jangan sampai kita terkesan pemerintah itu menakut-nakuti nanti kalau nggak ijin nggak boleh beredar dan lain sebagainya, makanya kita buka apa adanya, sebenarnya ijin itu kita sangat terbuka dan kita lakukan pendampingan-pendampingan lain jadi kita bahu-membahu lah.”
“Jadi saya dari sisi DPR RI yang punya mitra BPOM ini dari pusat sekaligus memantau perkembangan dari UMKM Kota Kediri tentu pemerintah kota sendiri pun juga demikian, harapannya ke depan yang kita juga sudah punya prestasi berbagai macam yaitu kita dorong, sekali lagi kita dorong UMKM ini bisa naik kelas,” ujar Nurhadi.
Kaitannya pengawasan keamanan produk pangan olahan, Nurhadi menyebutkan, “Kalau pada bulan-bulan tertentu Loka POM Kediri ini akan melakukan semacam sidak ke toko-toko oleh-oleh ke mall ya dan lain sebagainya, yang akan melihat secara langsung keberadaan dari produk-produk UMKM dilihat dari kemasan, label, ijin edar dan kadaluarsanya itu seperti apa.”
“Tentu kalau tidak memenuhi kaidah-kaidah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui BPOM, ya pasti akan produk-produk itu akan diambil, tetapi bukan berarti langsung dikenai sanksi yang kaitannya dengan hukum ya, pasti BPOM kita dorong untuk lakukan pembinaan,” imbuh Nurhadi. (A Rudy Hertanto)
